PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 ( Bagian Kesembilan )

-
PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP 

Contoh soal ini diambil dari lampiran per 31 tahun 2012


I.9     PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan:

Peri Irawan (status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Kepada Peri Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp25.000,00. luran pensiun yang dibayar oleh Peri Irawan adalah sebesar Rp25.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 bulan September 2013 dalam hal Peri Irawan tidak menerima penghasilan dari PT Kartika Kawashima Pionirindo selain gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :


Gaji sebulan
Rp
2.500.000,00
Tunjangan pajak
Rp
25.000,00

---------------------
Penghasilan bruto sebulan
Rp
2.525.000,00

Pengurangan

1.         Biaya Jabatan
5% x Rp2.525.000,00
= Rp
126.250,00

2.
luran pensiun
= Rp
25.000,00



---------------------




Rp
151.250,00



---------------------
Penghasilan neto sebulan

Rp
2.373.750,00
Penghasilan neto setahun



12 x Rp2.373.750,00

Rp
28.485.000,00
PTKP




- untuk WP sendiri
Rp
24.300.000,00



---------------------




Rp
24.300.000,00



---------------------
Penghasilan Kena Pajak

Rp
4.185.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah:



5% x Rp4.185.000,00 =
Rp
209.250,00

PPh Pasal 21 bulan September adalah:



Rp209.250,00 : 12 =
Rp
17.438,00

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Lakukan Ini Saat Anda Salah Bayar Pajak

-
Image
Oleh: Josua Tommy Parningotan Manurung , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sistem perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System . Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk mengerti dan memahami kewajiban perpajakan secara mandiri. Wajib pajak diimbau untuk membaca peraturan perpajakan demi kelancaran pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban pembayaran dan pelaporan secara mandiri melalui layanan daring Direktorat Jenderal Pajak https://djponline.pajak.go.id/ dengan login terlebih dahulu dan sudah melakukan aktivasi EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang merupakan nomor identitas diri dari wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan bisa timbul akibat ketidak hati-hatian kita dalam melakukan sesuatu. Tak terkecuali dalam membayar pajak, Kita sebagai wajib pajak juga mungkin pernah melakukan kesalahan dalam membayar pajak. Da...
Read more

CETAK ULANG NPWP , SKT ATAU SPPKP

-
1. CETAK ULANG NPWP , SKT atau SPPKP ( BADAN ) FC AKTE PENDIRIAN dan/atau FC AKTE PERUBAHAN  / SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN CABANG FC KTP dan NPWP PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB FC SURAT IJIN USAHA    MENGISI FORMULIR CETAK ULANG DAN di STEMPEL    2. CETAK ULANG NPWP , SKT atau  SPPKP (ORANG PRIBADI) FC KTP MENGISI FORMULIR CETAK ULANG Download formulir ↓ formulir cetak ulang npwp/skt/sppkp.pdf   Surat Pernyataan Tempat Kegiatan.pdf *)SPPKP dan SKT hanya bisa dicetak ulang oleh KPP tempat terdaftar
Read more