Kring Pajak, Solusi Masalah Pajak dari Rumah

-


Dilansir dari laman WHO https://covid19.who.int/, per 11 Oktober 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di dunia sudah mencapai 36 juta jiwa dan di Indonesia sudah mencapai 333 ribu jiwa.

Sudah melewati tujuh bulan kita menghadapi masa pandemi Covid-19 yang sudah menyebar di seluruh dunia. Dalam masa sulit ini, kita dituntut untuk bertahan, dengan cara mengubah sudut pandang kita menghadapi situasi yang tidak sama seperti dulu lagi. Dulu kita masih dapat melakukan aktivitas dengan cara bertatap muka dengan orang lain, namun kini hanya dapat melalui dunia maya saja.

Begitu pula dalam melaksanakan aktivitas perpajakan dalam masa pandemi ini. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan negara dari pajak memberikan solusi bagi wajib pajak yang sedang di rumah saja saat masa pandemi ini. Solusi tersebut adalah layanan daring Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan DJP.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut KLIP DJP adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang layanan pemberian informasi perpajakan, penerimaan dan pengelolaan pengaduan, dan penyampaian informasi. Selanjutnya KLIP DJP memiliki nama publikasi, nama publikasi tersebut adalah “Kring Pajak”.

Kring Pajak hadir untuk hadir untuk Anda yang ingin mengetahui seputar perpajakan maupun yang sedang mengalami permasalahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ada beberapa jenis Layanan Informasi dan Pengaduan via Kring Pajak.

Pertama, akun Twitter @kring_pajak. Akun twitter tersebut merupakan akun resmi milik Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa layanan yang dapat diakses wajib pajak adalah Informasi dan Pengaduan Perpajakan, Lupa EFIN dan Penerbitan kode billing. Wajib pajak dipersilakan untuk follow akun tersebut terlebih dahulu, mention satu kali saja dengan hashtag #KodeBilling (pembuatan kode billing), #KodeVerifikasi (kode verifikasi/token e-filing), #LupaEFIN (lupa kode EFIN). Kemudian tunggu reply dan DM dari akun tersebut. Mention yang berulang akan mengakibatkan wajib pajak mengulang nomor antrean.

Kedua, Live Chat Pajak. Layanan live chat Pajak dapat diakses wajib pajak melalui laman www.pajak.go.id. Menu layanan ini dapat ditemukan di pojok kanan bawah laman pajak.go.id yang berlogo chat pajak. Pada kolom pertanyaan ‘Siapakah Anda’,  Silakan diisi sesuai keadaan Anda saat ini. Bila sudah memiliki NPWP silakan pilih kolom ‘wajib pajak’ dan mengisi kolom nomor NPWP, nama dan email. Kemudian, pilih pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Beberapa jenis pertanyaan seperti pembuatan kode billing, Lupa EFIN, Ketentuan Umum Perpajakan, Bea Meterai, dlsb. Jika Anda belum memiliki NPWP silakan pilih kolom ‘tamu’. Jika ada mengisi kolom sebagai ‘tamu’, maka Anda hanya dapat memilih 4 pertanyaan seperti Cara Mendaftar NPWP, Cara Mengajukan Permohonan PKP, Cara Membayar Pajak dan Cara Melaporkan SPT. Layanan ini dapat diakses setiap hari pada jam kerja, mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB .

 <artikel selengkapnya dapat dilihat di laman https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/kring-pajak-solusi-masalah-pajak-dari-rumah>

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

-
1.  PERUBAHAN DATA USAHAWAN / PEMILIK TOKO / PEKERJAAN BEBAS  FC KTP  SURAT KETERANGAN USAHA / SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN USAHA MENGISI FORMULIR PERUBAHAN DATA DAN DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI  PERMOHONAN DAPAT DISAMPAIKAN KE KPP TERDAFTAR SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI POS     2. PERUBAHAN DATA PEGAWAI SWASTA / PNS FC KTP MENGISI FORMULIR PERUBAHAN DATA DAN DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI  PERMOHONAN DAPAT DISAMPAIKAN KE KPP TERDAFTAR SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI POS 3. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN PUSAT FC AKTE PENDIRIAN DAN ATAU PERUBAHAN / SURAT PENUNJUKAN ( BUT ) FC NPWP PENGURUS / FC PASPOR DAN KETERANGAN TEMPAT TINGGAL ( PENANGGUNG JAWAB WNA ) FC DOKUMEN IZIN USAHA  MENGISI FORMULIR PERUBAHAN DATA DAN DI STEMPEL PERMOHONAN DAPAT DISAMPAIKAN KE KPP TERDAFTAR SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI POS  4.  PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN - CABANG FC NPWP PUSAT FC NPWP PENANGGUNG JAWAB FC KTP PENANGGUNG JAWAB FC SURAT KETERANGAN
Read more

Sistem Reward and Punishment bagi Wajib Pajak

-
Image
Oleh: Josua Tommy Parningotan Manurung , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Besarnya tunggakan pajak di Indonesia pada 2016 masih tinggi. Mengacu pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), potensi penerimaan dari para penunggak pajak tercatat cukup besar. Sepanjang enam bulam pertama 2016, PPATK menemukan 2.960 wajib pajak yang diduga menunggak pajak. Nilai tunggakan diperkirakan mencapai Rp25,9 triliun . Berbagai hal t
Read more

Peduli Itu Bukan Sekadar Ucapan

-
Image
Oleh: Josua Tommy Parningotan Manurung , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Peduli adalah sikap dasar untuk menolong sekitar. Peduli adalah sikap simpati dan empati kita terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam masa pandemi ini, kepedulian kita sebagai manusia tengah diuji. Memasuki bulan Juli 2020, masyarakat sudah dapat kembali bekerja dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dalam rangka memasuki sebuah era kenormalan baru. Kebijakan yang diambil Pemerintah saat ini adalah untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Dampak pandemi membuat jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah, meskipun kemiskinan bukan persoalan baru di Indonesia. Indonesia yang masih bisa dikatakan “muda” setelah lepas dari masa penjajahan masih terus berbenah untuk memenuhi tujuan memakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berharap tak ada lagi kemiskinan ekstrem dengan cara terus berupay
Read more