Pentingnya Melakukan Pembaruan Data

-

Oleh: Josua Tommy Parningotan Manurung, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui kewajiban dan hak setelah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Salah satu kewajiban tersebut ialah pembaruan data. Pembaruan data ini sangat berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak sendiri. Guna bagi Direktorat Jenderal Pajak ialah ketika data wajib pajak adalah data terbaru, DJP mampu melakukan penyuluhan dan konsultasi dengan wajib pajak secara efektif. Bagi wajib pajak ketika dia melakukan pembaruan data, wajib pajak dapat menyelesaikan proses administrasi dengan baik, baik dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak.

Hal ini antara lain sebagaimana dialami oleh Pak Bim yang pada suatu pagi yang cerah mendatangi tempat pelayanan terpadu kantor pelayanan pajak dengan niat untuk melaporkan SPT Tahunannya. Malam sebelumnya, Pak Bim terkejut saat menerima sebuah surat yang berisi Surat Tagihan Pajak PPh yang dibuat oleh kantor pajak tempat ia terdaftar. Setelah beberapa saat membaca isi surat tersebut, ia mulai sadar bahwa dia belum melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2016. Saat sedang melakukan konsultasi dengan petugas TPT, ternyata diketahui bahwa wajib pajak itu sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP  terdaftar sejak 2014 dan pensiun sejak 2016.

Pak Bim pada tahun 2014 aktif bekerja sebagai pegawai swasta di PT. A dan memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun. Ketika Pak Bim memasuki masa pensiun di tahun 2016 dan penghasilannya setahun dari pensiunan sudah di bawah PTKP, ia seharusnya melakukan pembaruan data untuk mengubah jenis penghasilan.

Pembaruan data dilakukan dengan mengisi formulir perubahan data wajib pajak dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Setelah melakukan pembaruan data, wajib pajak dapat menonaktifakan NPWP-nya dengan cara mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan melampirkan fotokopi KTP, NPWP dan  Surat Keterangan Pensiun. Penetapan Wajib Pajak Non Efektif ini berguna agar wajib pajak tidak wajib melaporkan SPT Tahunannya.

Bila dulu ketika tahun 2016, Pak Bim segera melakukan pembaruan data, dengan demikian ia tidak akan mendapat Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan melaporkan SPT Tahunan.

<artikel selengkapnya dapat dilihat di laman https://www.pajak.go.id/id/artikel/pentingnya-melakukan-pembaruan-data>

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

-
1.  PERUBAHAN DATA USAHAWAN / PEMILIK TOKO / PEKERJAAN BEBAS  FC KTP  SURAT KETERANGAN USAHA / SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN USAHA MENGISI FORMULIR PERUBAHAN DATA DAN DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI  PERMOHONAN DAPAT DISAMPAIKAN KE KPP TERDAFTAR SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI POS     2. PERUBAHAN DATA PEGAWAI SWASTA / PNS FC KTP MENGISI FORMULIR PERUBAHAN DATA DAN DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI  PERMOHONAN DAPAT DISAMPAIKAN KE KPP TERDAFTAR SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI POS 3. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN PUSAT FC AKTE PENDIRIAN DAN ATAU PERUBAHAN / SURAT PENUNJUKAN ( BUT ) FC NPWP PENGURUS / FC PASPOR DAN KETERANGAN TEMPAT TINGGAL ( PENANGGUNG JAWAB WNA ) FC DOKUMEN IZIN USAHA  MENGISI FORMULIR PERUBAHAN DATA DAN DI STEMPEL PERMOHONAN DAPAT DISAMPAIKAN KE KPP TERDAFTAR SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI POS  4.  PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN - CABANG FC NPWP PUSAT FC NPWP PENANGGUNG JAWAB FC KTP PENANGGUNG JAWAB FC SURAT KETERANGAN
Read more

Sistem Reward and Punishment bagi Wajib Pajak

-
Image
Oleh: Josua Tommy Parningotan Manurung , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Besarnya tunggakan pajak di Indonesia pada 2016 masih tinggi. Mengacu pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), potensi penerimaan dari para penunggak pajak tercatat cukup besar. Sepanjang enam bulam pertama 2016, PPATK menemukan 2.960 wajib pajak yang diduga menunggak pajak. Nilai tunggakan diperkirakan mencapai Rp25,9 triliun . Berbagai hal t
Read more

Peduli Itu Bukan Sekadar Ucapan

-
Image
Oleh: Josua Tommy Parningotan Manurung , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Peduli adalah sikap dasar untuk menolong sekitar. Peduli adalah sikap simpati dan empati kita terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam masa pandemi ini, kepedulian kita sebagai manusia tengah diuji. Memasuki bulan Juli 2020, masyarakat sudah dapat kembali bekerja dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dalam rangka memasuki sebuah era kenormalan baru. Kebijakan yang diambil Pemerintah saat ini adalah untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Dampak pandemi membuat jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah, meskipun kemiskinan bukan persoalan baru di Indonesia. Indonesia yang masih bisa dikatakan “muda” setelah lepas dari masa penjajahan masih terus berbenah untuk memenuhi tujuan memakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berharap tak ada lagi kemiskinan ekstrem dengan cara terus berupay
Read more